Keterangan Saksi Ahli Moeldoko Dinilai Memperkuat Dalil Demokrat Kubu AHY

CerminWorld.com, Jakarta – Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo, menilai keterangan para saksi ahli pihak Moeldoko dan Jhoni Allen memperkuat dalil hukum Kementerian Hukum dan HAM serta partainya.

Heru mengatakan, saksi ahli pihak Moeldoko dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan anggran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) bukan produk peraturan, dan sifatnya keperdataan. 

“Keterangan ini menambah keyakinan kami bahwa AD/ART Partai Demokrat memang bukan peraturan yang bisa menjadi objek uji materiil di Mahkamah Agung,” kata Heru dalam keterangannya, Jumat, 15 Oktober 2021.

Heru menuturkan, saksi ahli pihak Moeldoko juga menyatakan perselisihan kepenguruan merupakan persoalan internal yang mesti diselesaikan melalui Mahkamah Partai, sebagaimana tercantum pada Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik.

Sehingga, kata Heru, gugatan Moeldoko ke PTUN karena Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang, bisa dikategorikan tidak sesuai dengan UU Parpol.

Saksi ahli pihak Moeldoko, kata Heru, juga mengatakan bahwa Mahkamah Partai yang sah adalah yang masih terdaftar di Kemenkumham. “Sementara hingga hari ini, Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham adalah yang berada dalam struktur DPP Partai demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono,” ujarnya.

Menurut Heru, salah satu persyaratan mendasar untuk mendaftarkan perubahan AD/ART maupun perubahan kepengurusan parpol ke Kemenkumham adalah mesti melampirkan Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa dari Mahkamah Partai. Sementara, Mahkamah Partai di bawah kepemimpinan AHY tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut untuk pendaftaran hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *